Minggu, 12 Juli 2009

RI Tidak Akan Campur Tangan Kerusuhan Xinjiang

jimmy-01120080133

BEIJING, KOMPAS.com-Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak ingin dan pernah campur tangan dalam kerusuhan yang terjadi di Xinjiang, China barat laut, sekalipun mayoritas penduduk di wilayah itu adalah beragama Islam, kata Dubes RI untuk China Sudrajat.

"Apa yang terjadi di Xinjiang adalah urusan dalam negeri China dan kita menghormati kedaulatannya dan tidak akan campur tangan masalah itu," kata Dubes Sudrajat di Beijing, Minggu (12/7).

Hal tersebut dikemukakan menanggapi terjadinya kerusuhan di Xinjiang, sebuah wilayah yang terletak di China barat laut yang penduduk mayoritas asli Uigur beragama Islam.

Sudrajat berharap dan yakin China akan bisa mengatasi kerusuhan yang terjadi di Xinjiang dengan aturan dan hukum yang berlaku di China sehingga masalah bisa segera diselesaikan dan kehidupan sosial dan pembangunan berjalan normal. Ditegaskan bahwa Indonesia sejak dahulu berprinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri China, baik itu masalah separatisme yang terjadi di Xinjiang, di Tibet maupun Taiwan.

"Kita konsisten untuk tidak ikut-ikutan maupun campur tangan dalam setiap masalah yang terjadi di China. Kita hormati China sebagai negara yang berdaulat," katanya.

Demikian pula China, katas Dubes, mereka tidak pernah campur tangan dan ikut-ikutan dalam masalah separatisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. "Telah ada kesepakatan dari kedua negara bahwa kita sama-sama menghormati kedaulatan negara dan tidak campur tangan. Termasuk juga soal Xinjiang, kita tidak ingin campur tangan," tegas Sudrajat.

Dalam setiap peristiwa separatisme di China, posisi Indonesia selalu mendukung kebijakan pemerintah China dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan percaya akan bisa diselesaikan. Demikian pula untuk soal Taiwan, kata Sudrajat, Indonesia tetap tegas menganut kebijakan Satu China (One China Policy).

Dubes Sudrajat menggambarkan bahwa hubungan diplomatik RI-China saat ini dalam posisi yang sangat baik, dimana para pejabat tinggi negara kedua negara intens melakukan berbagai komunikasi dan kerjasama berbagai bidang.Pertemuan tingkat tinggi pejabat kedua negara dilakukan pada 1 Juli ketika Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Jiang Jiechi di Beijing menandatangani kerjasama naskah ekstradisi kedua negara yang merupakan tindak lanjut Kerjasama Strategis RI-China yang ditandatangani kedua presiden di Jakarta 2005.

Jual Bantuan Situ Gintung, Relawan Dipecat

jimmy-01120080133

TANGERANG, KOMPAS.com — Empat relawan posko utama Kertamukti I dan II Situ Gintung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, dipecat karena terbukti menjual barang bantuan untuk korban bencana ke sejumlah pasar tradisional.

Sekretaris Penanggulangan Bencana Situ Gintung, Ahmad Hadi, Minggu (12/7), menyatakan, keempat orang itu diberhentikan sebagai relawan karena ketahuan telah menggelapkan dan menjual barang bantuan untuk para korban Situ Gintung ke pasaran.

"Seorang dari empat relawan tersebut berinisial FR. FR merupakan alumi salah satu universitas ternama di Tangerang Selatan," ungkap Ahmad Hadi.

Kendati demikian, Hadi enggan menyebutkan tiga relawan lainnya yang ikut menjual bantuan bagi para korban Situ Gintung. "Saya tidak perlu menyebutkan tiga relawan lainnya. Kini mereka sudah tidak lagi ditugaskan di posko-posko utama baik di Kertamukti I maupun Kertamukti II," beber Ahmad Hadi.

Pria yang juga menjabat Assisten Daerah (Asda) I Kota Tangsel itu mengaku, keempat relawan itu beberapa kali dipergoki warga pengungsian sedang mengangkut bantuan logistik yang ada di tempat pengungsian pada malam hari.

"Pengungsi merasakan ada keanehan dengan terus berkurangnya bantuan untuk mereka. Setelah dicek, ternyata bantuan tersebut sering diambil oleh empat relawan tersebut tanpa pemberitahuan," ujarnya.

Bantuan yang diambil lalu dijual, kata Hadi, antara lain kasur, penanak nasi (magic jar), beberapa kardus stok berisi mi, selimut, dan sembako, serta barang lainnya yang tersimpan di gudang posko bantuan.Pada malam hari mereka melakukan aksinya lalu menaruhnya di mobil pikap. Bantuan tersebut kemudian dijual ke Pasar Ciputat dan beberapa kios pedagang yang tertarik membeli barang ’obralan’ dengan harga cukup murah," ujar Hadi.

Hadi mengaku, setelah keempatnya berhasil ditangkap, mereka kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian setempat. Dikatakan, oleh Polsek Ciputat keempatnya sempat "disidang" secara kekeluargaan, tetapi kemudian mereka dibebaskan.

Orientasi Siswa Dikenalkan Sejarah Sunan Giri

jimmy-01120080133

GRESIK, KOMPAS.com-Pada Masa Orientasi Siswa yang berlangsung tiga hari mulai Senin (13/7) panitia dilarang melaksanakan perpeloncoan.

Siswa tingkat SLTP dan SLTA di Gresik akan dikenalkan sejarah Sunan Giri, pariwisata religi dan potensi industri di Gresik selain pengenalan lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Chusaini Mustaz, Minggu (12/7), menyatakan dalam kegiatan masa orientasi siswa (MOS) siswa lebih banyak dikenalkan pada lingkungan sekolah termasuk ruangan, laboratorium, guru-guru, wali kelas, serta kegiatan ekstrakurikuler siswa. Siswa juga dikenalkan soal wilayah Gresik terdiri dari 18 kecamatan dan segala potensinya.

Semua itu ditayangkan menggunakan perangkat multimedia. Tiga video compact disk (VCD) sudah didistribusikan ke sekolah khususnya soal industri, pariwisata religi dan sejarah Sunan Giri. Dalam VCD Sunan Giri, Bupati Gresik (Robbach Ma'sum) yang memerankan Sunan Giri. "Dengan kegiatan MOS ini diharapkan siswa lebih mengenal sekolah dan daerahnya," papar Mustaz.

Pungutan di Luar RAPBS Dilarang

Mustaz juga menyatakan sekolah dilarang melakukan pungutan di luar rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS). Masalah itu masih dibahas dalam tim verifikasi melibatkan Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Inpsektorat, Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan.

"Jadi nantinya kebutuhan sekolah berbeda-beda, sekolah bisa mengusulkan kebutuhan pembangunannya nanti akan diverifikasi tim. Kalau sekolah menarik pungutan melebihi atau di luar usulan akan ditegur," kata Mustaz.

Sementara itu Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik dalam investigasi ke sejumlah sekolah menemukan tarikan sumbangan orangtua bervariasi di setiap sekolah. Sekolah memang mencantumkan sumbangan wali murid namun ada yang pemanfaatannya atau kurang sesuai dan tidak maksimal.

"Sumbangan memang penting, tetapi harus dimaksimalkan pemanfaatan dan tidak asal tarik. Kalau memang tidak perlu atau tidak ada yang harus dibangun atau dibeli jangan dipaksakan. Jangan mentang-mentang sekolah favorit lantas menarik seenaknya," kata Sekretaris Dewan Pendidikan Gresik, Nur Faqih.

Hasil temuan Dewan Pendidikan untuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) biaya yang ditarik cukup tinggi. Menurut Faqih tarikan itu perlu dikaji ulang, biaya yang ditarik apa benar sebesar itu atau sebenarnya masih bisa diturunkan. Dewan Pendidikan Gresik melihat konsep pendidikan murah, APBN 20 persen dan APBD Gresik 27 persen untuk pendidikan belum terlihat, jika mencermati tarikan yang dibebankan ke orangtua siswa cukup tinggi.

"Konsep pembiayaan murah belum diterapkan betul. Dalam anggaran sekolah perlu dicek faktual dalam pleno bila terlalu tinggi atau melebihi bisa dikurangi. Iuran insidental pembangunan gedung ada yang menarik hingga Rp 2,5 juta. Sementara SPP ada yang menarik maksimal tingkat SMA Rp 200.000-Rp 250.000, SMP Rp 115.000-138.000 dan SD Rp 90.000 per bulan. Ini perlu dikoreksi sebab penggunaan sumbangan belum fokus pada peningkatan mutu, operasional investasi pendidikan maupun persolan," kata Faqih.

Dia menambahkan sejauh ini belum menemukan pelanggaran penerimaan siswa baru (PSB) dalam arti ada 'titipan' atau sebenarnya tidak masuk ke sekolah tertentu tetapi diterima. "Bila seleksi lewat Nilai Ujian Nasional, prestasi akademik dan akademik jelas pemeringkatannya jadi sulit ada kecurangan. Namun yang rawan justru di RSBI karena seleksi menggunakan tes masuk lewat psiko tes dan tes tulis sehingga rawan terjadi pengkatrolan nilai," ujarnya.

Kekurangan Siswa Teratasi

Pada akhir daftar ulang Sabtu (11/7) ada tiga sekolah yang kekurangan murid karena yang diterima ternyata tidak mendaftar ulang. Akhirnya itu diatasi dengan memanggil siswa yang ada pada peringkat di bawahnya. Persoalan kekurangan siswa di SMP Negeri 2 Driyorejo kurang 48 siswa, SMPN 2 Manyar (83) dan SMPN Duduksampeyan (53). Kekurangan itu telah terpenuhi Sabtu siang, karena siswa yang sebelumnya tidak diterima dengan skor di bawah siswa yang tidak mendaftar ulang dipanggil oleh sekolah masing-masing.

Menurut dia penerimaan siswa baru (PSB) bersifat terbuka, tidak ada yang main-main. "Kalau ada orang yang menawarkan bahwa anaknya bisa diterima dengan SMP atau SMA negeri, walaupun nilainya jelek, jangan dipercaya, laporkan ke kami atau polisi saja," katanya.